Jakarta – Bapanas bersama Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan penyaluran beras SPHP, khususnya terhadap Rumah Pangan Kita (RPK) mitra Bulog yang diduga melakukan pemesanan dalam jumlah tidak wajar. Langkah ini dilakukan setelah terungkap berbagai kasus pengoplosan beras SPHP yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Menurut Bapanas, penyaluran beras SPHP melalui RPK merupakan salah satu kanal terbesar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu. RPK yang stok berasnya cepat habis lalu kembali memesan dalam jumlah besar menjadi target pengawasan karena diduga terlibat dalam praktik penyelewengan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman, mengecam keras pengoplosan beras SPHP dan meminta pelaku dihukum berat. Pemerintah menegaskan praktik tersebut merugikan negara, petani, dan konsumen karena subsidi beras yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.