Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai Senin, 9 November 2026. Namun, penerapan kebijakan ini tidak berarti seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana dan pengiriman uang atau remitansi melalui bank, otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem ini bertujuan menata pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak agar lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi.
DJP juga menegaskan bahwa transfer dana pribadi dan remitansi tidak termasuk transaksi yang otomatis dikenakan PPN. Pada tahap awal, pemerintah telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut pajak, terdiri dari lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan LinkAja. Sementara itu, calon pemungut lainnya masih menjalani tahap persiapan dan stabilisasi sistem.