Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mempersilakan masyarakat mengajukan sanggahan apabila data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui sistem yang didukung digitalisasi bantuan sosial, pemutakhiran data kini dapat dilakukan setiap saat. Langkah ini diharapkan membantu warga yang memenuhi syarat agar tidak kehilangan hak menerima bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), akibat kesalahan pencatatan. “Sekarang DTSEN, ditambah dengan digitalisasi bansos, setiap saat bisa dimutakhirkan. Dan boleh untuk disanggah. Kalau ada data-data yang dirasa salah, silakan disanggah,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui tiga jalur, yakni pusat layanan telepon atau call center, aplikasi yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos), serta portal Perlinsos. Ia mengakui masih ditemukan data penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) milik keluarga penerima manfaat oleh pihak lain untuk membeli aset, seperti rumah, tanah, mobil, bahkan mendirikan perusahaan. Kepemilikan aset yang tercatat atas identitas warga tersebut berpotensi memengaruhi penilaian kelayakan penerima bantuan sosial.
“Jangan sampai orang-orang yang tidak mampu, KTP-nya dimanfaatkan orang lain, akhirnya mereka tidak mendapatkan haknya,” kata Gus Ipul. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong digitalisasi bansos dan pembaruan DTSEN agar data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat. Partisipasi warga dalam memeriksa dan menyanggah informasi yang keliru dinilai penting untuk memperbaiki pendataan. Dengan demikian, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat penyalahgunaan identitas atau ketidaksesuaian data.