Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh untuk menuntaskan temuan kerugian negara senilai Rp 1 triliun di internal Kementerian PU. Saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat, Dody menerima telepon langsung dari Presiden yang meminta agar praktik kebocoran anggaran segera dihentikan demi efisiensi kerja. Fokus utama kementerian saat ini adalah mempercepat pengembalian dana tersebut ke kas negara agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik yang menyentuh masyarakat luas.
Dody menyoroti pola pengembalian kerugian negara yang selama ini sering dicicil dalam jumlah kecil sehingga prosesnya terhambat. Ia menegaskan tidak akan ada lagi kelonggaran bagi pihak-pihak yang melakukan kekeliruan anggaran karena perintah Presiden sejak awal masa jabatan sangat jelas untuk melakukan pembenahan total. Upaya bersih-bersih ini dilakukan agar anggaran yang ada tidak terbuang sia-sia dan benar-benar tersalurkan untuk kebutuhan rakyat.
Langkah tegas ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo yang diterima Dody sejak pemanggilan pertama di Kartanegara. Dengan pengembalian dana tersebut, diharapkan anggaran negara dapat dialihkan untuk membiayai infrastruktur krusial seperti jembatan, sekolah, hingga rumah sakit. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah dari anggaran negara bekerja secara efektif tanpa adanya penyimpangan lagi di masa mendatang.
“Saya berhenti di tengah jalan tol, mungkin yang ada di Padang tahu saya berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telepon dan memberikan apresiasinya dan terima kasih. Dan sekaligus meminta saya untuk terus mengerjakan bersih-bersih ini, dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi, kerja lebih efektif, efisien, dan tidak ada lagi bocor-bocor di Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Dody dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/3/2026).
“Saya sampaikan, fokus kita sekarang memang pada itu, pada bagaimana satu triliun itu bisa kita bereskan secepat-cepatnya,” kata Dody.