Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Jubir KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025), menekankan bahwa korupsi menghambat efektivitas birokrasi dan program pemerintah.
Budi mengapresiasi penggunaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 KPK oleh Purbaya untuk memantau anggaran daerah rawan korupsi, seperti kasus suap audit BPK di Sorong-Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, dan proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Kedua lembaga memiliki semangat serupa dalam mendorong perbaikan tata kelola, termasuk potensi kolaborasi lebih lanjut. Sebelumnya, Purbaya menyoroti isu ini pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 (20/10/2025), di mana banyak pemerintah daerah masuk zona merah SPI dengan skor integritas nasional hanya 71,53, di bawah target 74.
Reformasi tata kelola dinilai belum selesai dan menjadi penghambat utama pembangunan. KPK berencana memperketat supervisi di pusat dan daerah, serta melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya untuk pencegahan. Fokus utama adalah integrasi penindakan, perbaikan sistem, dan pendidikan antikorupsi guna menciptakan budaya bersih di masyarakat, sehingga anggaran negara tidak bocor dan program pemerintah berjalan optimal.