Surabaya – DPRD Surabaya minta Pemkot belajar dari kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah lain dengan memantau kesehatan siswa penerima MBG. Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, bilang, “Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain… agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat.” Dinas kesehatan dan tim psikologi perguruan tinggi diusulkan terlibat untuk memantau kesehatan dan mental siswa.
Pengawasan menjadi kunci utama mencegah keracunan dalam program MBG, yang menjadi tanggung jawab Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yona menegaskan, “Permasalahan keracunan itu banyak faktor, tapi semuanya kembali ke sistem pengawasan.” Vendor MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan pembentukan Satgas untuk memastikan program berjalan sesuai standar juga didukung.
Tim SPPI harus menjalankan tugas sesuai SOP dengan integritas dan independensi, berperan sebagai pengawas dan edukator agar distribusi makanan tepat waktu dan aman. Yona menyatakan, “SPPI juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi sekaligus melaporkan distribusi dan operasional MBG di sekolah-sekolah berjalan dengan baik.” Ini penting supaya program MBG bisa sukses dan bermanfaat bagi siswa.