Jakarta – Mendagri Tito Karnavian mengakui dana transfer ke daerah sering jadi bancakan korupsi oleh kepala daerah, DPRD, staf, dan kolega politik di berbagai wilayah seperti Sumut, Jambi, Papua Barat, dan Jatim. Tidak hanya dana transfer, dana alokasi khusus juga kerap diselewengkan, contohnya di Kolaka Timur.
Praktik korupsi dan pemborosan, seperti pengeluaran berlebihan untuk makanan dan fasilitas pejabat, menjadi masalah umum di beberapa daerah, misalnya Papua. Meski begitu, Tito juga menyebut banyak daerah yang mengelola anggaran dengan baik.
Untuk menekan korupsi, pemerintah pusat melakukan efisiensi dana transfer yang sudah menghemat hingga Rp1,369 triliun, yang kemudian dialokasikan untuk program strategis seperti pendidikan, gizi, kesehatan, dan jaring pengaman sosial yang juga dirasakan daerah.