Jakarta- Akademisi sekaligus mantan aktivis ’98, Ubedilah Badrun menilai Presiden ke-2 RI Seoharto tak layak ditetapkan atau menerima gelar sebagai pahlawan nasional. Ubedilah menilai sejarah tentang Soeharto terlalu banyak diliputi dengan kontroversi. Termasuk perannya saat serangan umum 1 Maret 1949. Ubedilah mengaku tak membayangkan jika semua Presiden harus mendapat gelar pahlawan. Apalagi, jika gelar itu nantinya akan diberikan kepada Presiden ketujuh Joko Widodo. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) Radik Karsadiguna mengatakan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional telah diusulkan pada sejak tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Radik menjelaskan kala itu usulan itu disetujui gubernur Jawa Tengah dan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dikaji oleh tim pengkaji dan peneliti. Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku partainya mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Sebagai sesama mantan aktivis, Doli menyebut waktu harus membuatnya lebih bijak, walaupun tidak untuk melupakan.