SURABAYA – Naiknya harga bahan baku plastik di pasar global imbas perang di Timur Tengah mulai memberi tekanan serius pada struktur biaya hidup di Indonesia, dengan produsen makanan hingga pedagang mengeluhkan kenaikan biaya plastik. Peneliti Pusat Kajian Sosioekonomi Indonesia FEB Unair, Dr. Rumayya Batubara, memperingatkan bahwa plastik kini memiliki peran krusial sebagai pemicu inflasi yang hampir setara dengan bahan bakar minyak (BBM). “Plastik ini agak suatu produk yang agak mirip sama BBM. BBM kan industri yang energi yang dipakai semua sektor, jadi sensitif. Mungkin yang paling terdampak sektor F&B, industri makan minuman yang sangat bergantung dengan kemasan,” ujar Rumayya, Senin (6/4/2025).
Rumayya menjelaskan hambatan rantai pasok akibat pembatasan Selat Hormuz serta fluktuasi harga minyak mentah menjadi faktor utama kenaikan harga plastik. Di industri F&B, biaya kemasan bisa mencapai 50 persen dari total biaya produksi, bahkan lebih mahal dari isinya. Kondisi ekonomi Indonesia semakin rentan karena 60 persen kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri masih dipenuhi melalui impor. Pelemahan nilai tukar Rupiah memperparah keadaan, menciptakan hantaman ganda bagi pelaku usaha terutama UMKM. Ia menyarankan pemerintah mengurangi beban biaya industri melalui pengurangan PPN atau keringanan bea impor.
Sebagai solusi jangka pendek, Rumayya merekomendasikan pengalihan sumber impor ke China yang petrokimianya menggunakan batubara. Dalam jangka panjang, krisis ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mandiri dalam sektor kemasan dengan mengembangkan bioplastik dari limbah pangan seperti kulit udang, sisik ikan, atau kulit singkong. Ia mendorong optimalisasi peran koperasi sebagai penyangga melalui skema pembelian kolektif. “Ayo dong yang sudah pemerintah spending banyak, difungsikan sebagai buffer untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Daripada kita jual kemasan sachet kecil-kecil, orang diminta untuk re-use saja,” pungkasnya.