JAKARTA – Pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai kesiapan layanan vital yang tetap berjalan pada penerapan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) pasca-Lebaran. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam skema WFH saat Pandemi COVID-19 yang dinilai berjalan lancar. “No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” ucap Tito usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Mendagri menjelaskan kementerian dan lembaga terkait telah mendiskusikan serta menyampaikan masukan terkait wacana WFH tersebut. Salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan, namun hasil rapat akan disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan. “Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” katanya.
Rencana kebijakan WFH usai Lebaran disampaikan pemerintah sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Pada Sabtu (21/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan tersebut berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengimbau sektor swasta untuk turut menerapkannya. Pemerintah memastikan layanan esensial seperti transportasi, layanan emergensi, rumah sakit, dan kebersihan tetap berjalan normal selama penerapan skema ini.