Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat kerugian dan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025 mencapai sekitar Rp33,5 triliun. Angka ini dirilis Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam konferensi pers di Kota Padang, yang menyebut total kerusakan mencapai Rp15,63 triliun dan kerugian langsung hingga Rp17,91 triliun. Bencana hidrometeorologi ini berdampak luas pada kehidupan masyarakat serta fungsi sejumlah fasilitas umum di lebih dari 16 kabupaten dan kota terdampak.
Dari jumlah kerugian tersebut, sektor infrastruktur menjadi yang paling hancur dengan nilai kerusakan mencapai lebih dari Rp14,1 triliun, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang rusak parah. Sektor permukiman dan ekonomi juga ikut terpukul, dengan kerusakan permukiman mencapai Rp1,45 triliun serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat senilai Rp1,46 triliun. Kerugian sosial, seperti layanan dasar dan kehidupan masyarakat sehari-hari, turut memberikan beban tambahan terhadap upaya pemulihan di Ranah Minang.
Kabupaten Agam menjadi daerah yang merasakan dampak terberat, dengan total kerugian dan kerusakan mencapai lebih dari Rp10,4 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang yang masing-masing menanggung beban finansial besar. Pemerintah daerah dan pusat kini dihadapkan pada tantangan besar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, selain upaya pemulihan ekonomi dan sosial warga yang masih berjuang bangkit pascabanjir bandang.