Aceh – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan keras seluruh jajaran menteri hingga kepala daerah agar tidak ada penyelewengan dan korupsi dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Posko Penanganan Bencana Alam Aceh di Kabupaten Aceh Besar pada Minggu (7/12) malam. Presiden menegaskan bahwa bencana ini membuktikan bahwa setiap kemampuan dan dana negara dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan rakyat, sehingga tidak boleh disalahgunakan.
Prabowo secara khusus meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan musibah untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan di tengah penderitaan korban. Ia memerintahkan semua pejabat untuk memeriksa jajarannya dan meminta Kapolri serta kepala daerah memberikan sanksi tegas terhadap praktik nakal seperti pelipatgandaan harga barang bantuan. Presiden menekankan komitmennya untuk bersikap keras terhadap oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi darurat ini.
Rapat tersebut digelar usai Presiden meninjau langsung kondisi wilayah terdampak di Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti kerusakan parah pada area persawahan dan sejumlah bendungan yang jebol, baik besar maupun kecil, yang mengancam produksi pangan dan sistem irigasi. Meski mengakui masih banyak tantangan di lapangan, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penanganan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.