Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkiraan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra mencapai Rp51,82 triliun. Angka tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Aceh Besar pada Minggu (7/12) malam, dan kemungkinan masih akan bertambah seiring pendataan yang terus berlangsung. Rincian biaya per provinsi adalah Aceh Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun.
Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban dan pengungsi, mempercepat penyaluran santunan kepada ahli waris korban meninggal dan hilang, serta menjamin kecukupan stok logistik dari tingkat desa hingga provinsi. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang akan dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah yang kondisinya sudah lebih pulih terlebih dahulu.
Dalam fase rehabilitasi, BNPB merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) yang akan dikerjakan oleh satuan tugas gabungan TNI dan Polri. Selanjutnya, pembangunan hunian tetap (huntap) untuk pengungsi yang harus direlokasi akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang strategi pemulihan jangka panjang pascabencana berskala nasional.