Surabaya – Prancis dan Spanyol serukan pembatasan hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB, nilai mekanisme itu hambat tindakan global hadapi krisis kemanusiaan seperti di Gaza. Pernyataan ini disampaikan Menlu Prancis Jean-Noel Barrot di Forum Perdamaian Paris, 30 Oktober 2025, dukung inisiatif kerjasama Prancis-Meksiko yang kini didukung >20 negara. Barrot tekan reformasi DK mendesak buat lebih legiti dan adaptasi geopolitik sekarang, termasuk kursi tetap buat Afrika, Jepang, Jerman, Brasil.
Barrot kecam kegagalan DK soal Gaza, bilang lembaga itu tanggung jawab moral tegakkan hukum internasional—veto ulang hambat lindungi HAM. Spanyol via Menlu Jose Manuel Albares dukung penuh, konsisten bela hukum internasional di Ukraina, Gaza, Sudan, Sahel, lindungi warga sipil. Albares sebut UNRWA tak tergantikan buat 6 juta pengungsi Palestina, desak bantuan masuk Gaza bebas hambatan, dan tanya jawab pelaku serang pekerja kemanusiaan. “Israel nggak bisa veto, putusan Mahkamah Internasional mengikat semua,” tegasnya.
Presiden ICRC Mirjana Spoljaric-Egger peringatkan situasi Gaza kompleks-berbahaya, tekankan gencatan senjata dipertahankan—jutaan nyawa taruhan. Ia khawatir abaikan hukum internasional kasih sinyal buruk ke 450 kelompok bersenjata dunia, apalagi kemajuan tech kuatkan mereka. Reformasi ini harap bawa DK lebih efektif, akhiri impunitas kemanusiaan.