Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dari total 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makanan Bergizi Gratis (MBG), baru 690 yang telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pernyataan ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10). SLHS menjadi syarat penting untuk menjamin kebersihan dan standar pembuatan menu MBG.
Untuk mempercepat proses, Kementerian Kesehatan meminta dinas kesehatan daerah menyelesaikan penerbitan SLHS dalam waktu dua minggu. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman menjelaskan bahwa SPPG harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan dengan melampirkan persyaratan seperti administrasi, bukti uji laboratorium sesuai baku mutu, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan. “Proses ini mengacu pada Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK Kemenkes tentang higiene sanitasi,” kata Aji di Jakarta pada Selasa (30/9).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh SPPG memiliki SLHS dalam waktu sebulan, bekerja sama dengan Kepala BGN. “Saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS,” ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (2/10). Langkah ini bertujuan memastikan keamanan dan kualitas program MBG secara menyeluruh.
