SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan aman pascademonstrasi besar di sejumlah daerah. Ia menegaskan pendidikan harus menjadi ruang kondusif bagi peserta didik dan mengajak guru serta orang tua menjaga anak-anak agar tetap fokus belajar. Pemprov Jatim bersama Dinas Pendidikan telah menyiapkan langkah teknis, termasuk penerapan pembelajaran luring di wilayah aman dan daring di daerah rawan aksi.
Selama 1–4 September 2025, seluruh SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jatim tetap melaksanakan ujian sesuai jadwal dengan model yang disesuaikan kondisi keamanan tiap wilayah. Di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ujian digelar secara daring, sementara di Malang sebagian sekolah juga menerapkan sistem serupa karena adanya potensi aksi di sekitar gedung DPRD. Kepala sekolah, guru, dan orang tua diminta mengawasi siswa agar tidak terlibat aktivitas yang berisiko.
Selain sektor pendidikan, Khofifah juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 yang mengatur fleksibilitas kerja ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Perangkat daerah yang memberikan layanan esensial, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, wajib tetap 100 persen bekerja dari kantor. Sementara perangkat daerah lain diperbolehkan menerapkan kombinasi WFO, WFH, atau WFA sesuai kebutuhan layanan dan kondisi keamanan.