JAKARTA-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, Prabowo menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp164,4 triliun. Pemerintah menetapkan anggaran besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional pada 2026, termasuk Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton serta Rp22,7 triliun bagi Bulog dalam menjalankan penugasan cadangan pangan. Berdasarkan laporan realisasi semester I 2025, subsidi pupuk Yang telah disalurkan mencapai Rp10,3 triliun dengan volume 3,7 juta ton, terdiri dari pupuk urea, NPK, hingga pupuk organik.
Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketersediaan sarana produksi pertanian. Penyaluran subsidi pupuk tersebut lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah memangkas 145 regulasi tata kelola pupuk, yang bertujuan memperlancar distribusi dan memastikan harga tetap terjangkau. Perubahan regulasi dinilai berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas. Terbukti dengan lonjakan produksi beras nasional lebih dari 50% pada awal 2025. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perbaikan nyata di sektor pertanian.
Kementerian Keuangan juga mencatat adanya pertumbuhan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 18,3% (yoy). Distribusi terbesar terserap di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebanyak 2,13 juta ton, disusul Sumatera 0,89 juta ton, Sulawesi 0,50 juta ton, Kalimantan 0,14 juta ton, serta Maluku dan Papua yang relatif stabil di kisaran 11,5 ribu ton. Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan pemerintah telah menyiapkan Rp33 triliun untuk lumbung pangan, Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk, serta menjaga stok beras pemerintah tetap di atas 4 juta ton. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.