Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) buka suara mengenai usulan perubahan cara perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam menghitung angka garis kemiskinan. Usulan ini ramai dibicarakan lantaran adanya ketimpangan data yang sangat jauh antara BPS dan Bank Dunia. Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial mendukung langkah BPS untuk menyempurnakan indikator penghitungan kemiskinan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perubahan indikator tentu akan berdampak pada statistik kinerja, karena standar yang dinaikkan bisa menimbulkan kesan angka kemiskinan meningkat, meskipun kenyataannya hanya alat ukurnya yang berubah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar perhitungan lama tetap ditampilkan sebagai pembanding agar tidak menimbulkan gejolak persepsi publik.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan yang rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2026. Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, proses pembahasan masih berlangsung dan BPS terus menerima serta mengadopsi berbagai masukan dari institusi seperti Bappenas maupun para pakar, agar metode yang baru dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.