JAKARTA-Fenomena maraknya pekerja seks komersial (PSK) di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR. Menko PMK Muhaimin Iskandar menyebutnya sebagai masalah gawat, sementara DPR meminta Otorita IKN segera menertibkan agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan kinerja ASN.Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa praktik prostitusi terjadi di luar kawasan inti IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Ia menyebut telah dilakukan razia dan penutupan tempat-tempat yang terindikasi prostitusi, serta akan terus melakukan pengawasan bersama aparat gabungan.Satpol PP Penajam Paser Utara mencatat 64 PSK telah ditertibkan sepanjang 2025, mayoritas berasal dari luar daerah. Praktik dilakukan secara daring melalui aplikasi seperti MiChat maupun langsung di lokasi tertentu, dengan tarif hingga Rp700 ribu per kencan. Pemerintah daerah menilai perlu kerja sama lintas sektor untuk menjaga moralitas kawasan IKN.