Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak memiliki data pendukung yang solid. Ia merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menurutnya hanya mencantumkan angka tanpa rincian nama, tempat, waktu, dan pelaku. Pernyataannya disampaikan dalam wawancara YouTube dan menuai kritik luas.
Berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil, mengecam pernyataan tersebut sebagai bentuk penyangkalan dan manipulasi sejarah. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kekerasan terhadap perempuan, khususnya etnis Tionghoa.
Fadli membantah tuduhan bahwa peristiwa tersebut akan dihapus dari sejarah. Ia menyebut penulisan ulang buku sejarah justru akan menekankan kontribusi perempuan dalam sejarah bangsa. Namun, pernyataannya tetap memicu polemik di masyarakat.