JAWA TIMUR – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara untuk membantu kementerian meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor non-pajak (PNBP). Satgas ini baru-baru ini mendampingi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi masalah izin kapal penangkap ikan. Yudi Purnomo, anggota Satgassus, menyatakan bahwa dalam enam bulan terakhir mereka telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian. Salah satu kunjungan dilakukan ke Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo (7–9 Mei 2025) dan Benoa, Bali (11–13 Juni 2025). Dari hasil kunjungan itu ditemukan bahwa banyak kapal yang belum memiliki izin resmi meskipun beroperasi di atas 12 mil laut. Ketiadaan izin membuat hasil tangkapan ikan tidak bisa dikenakan PNBP. Untuk mengatasi hal itu, Satgassus merekomendasikan percepatan proses perizinan kapal. Kemenhub dan KKP akan menandatangani SKB agar tim pengukuran kapal dari KKP bisa turun langsung.