JAKARTA – Anggota aliansi keterbukaan sejarah Indonesia, Usman Hamid mengatakan sebaiknya pemerintah tidak membuat secara resmi atau sejarah tunggal Indonesia. Menurutnya, keberadaan sejarah resmi berpotensi melahirkan kriminalisasi terhadap penulis sejarah yang tidak resmi. Demikian respons Usman Hamid terhadap rencana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Lebih lanjut, Usman mengaku telah menerima draf 30 halaman pertama tulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, tulisan ulang sejarah tersebut terlalu ambisius. Mengenai draf tulisan ulang sejarah nasional Indonesia, Usman mengaku menerimanya di bawah tangan atau tidak secara resmi. Oleh karena itu, mengingatkan kepada Kementerian kebudayaan untuk mengumumkan secara resmi di situs kementerian.