JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepemilikan rekening bank bagi setiap warga negara sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Saat ini, sekitar 89% penduduk Indonesia sudah memiliki fasilitas perbankan, tetapi beberapa daerah masih tertinggal, seperti Maluku Utara dan Halmahera.

Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah elektronifikasi bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Program ini menargetkan kelompok masyarakat rentan, seperti keluarga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, santri, pekerja migran, serta masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah juga telah mengintegrasikan data sosial dan ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Sejak peluncuran SNKI pada 2016, inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat. Pada 2023, sekitar 76,3% masyarakat dewasa telah memiliki akun keuangan formal, sedangkan 88,7% telah menggunakannya untuk transaksi. Namun, literasi keuangan masih menjadi tantangan, dengan tingkat 65,4%, meskipun meningkat dari 49,7% tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029, dengan harapan seluruh masyarakat dapat lebih memahami serta memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Bagikan:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours