JAKARTA – Penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuai sorotan, terutama dari sesama politisi PDIP, Adian Napitupulu. Adian menilai langkah KPK terkesan dipaksakan, terlebih menjelang Kongres PDIP 2025 yang dijadwalkan berlangsung April mendatang. Menurutnya, kasus ini sangat kental dengan nuansa politik, berbeda dengan kasus-kasus korupsi kader PDIP sebelumnya. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan dituduh menghalangi penyidikan dengan membocorkan informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Adian juga mempertanyakan penerapan pasal obstruction of justice dalam kasus ini. Ia menyebut KPK salah kaprah karena kasus tanpa unsur kerugian negara atau yang bernilai di bawah Rp1 miliar seharusnya ditangani Polri, bukan KPK. Hasto diduga berupaya menempatkan Harun Masiku, yang kini buron, menggantikan anggota DPR dari dapil Sumsel 1 meski suara Harun jauh lebih kecil dari Riezky Aprillia. Tak hanya itu, Hasto juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk merusak barang bukti agar tidak ditemukan penyidik.
+ There are no comments
Add yours