Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic mengusulkan pemerintah untuk memotong tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) dari kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mencapai target pembangunan prioritas.

Hal itu ia sampaikan karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.

“Anggaran kementerian setiap tahun naik tapi target enggak tercapai ini gimana? Jadi pemerintah perlu memikirkan ini terkait sasaran pembangunan prioritas nasional yang dijanjikan pemerintah dalam setiap pembahasan APBN,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Rabu (28/8).

Di samping itu, mekanisme pemberian tukin juga memerlukan proses panjang. Mulai dari sisi penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Bagikan:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours